(1)

Barang Kena Pajak yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai.

(2)

Dalam hal Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, atas pengeluaran Barang Kena Pajak dimaksud terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(3)

Tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus.

(4)

Saat terutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pada saat Barang Kena Pajak dikeluarkan dari Kawasan Bebas.

(5)

Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

1. Harga Jual; atau

2. Harga Pasar Wajar dalam hal pengeluaran barang tersebut bukan dalam rangka transaksi jual beli.

(6)

Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terutang harus dipungut dan disetor ke kas negara oleh Orang yang mengeluarkan Barang Kena Pajak melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

(7)

Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diisi dengan cara:

1. pada kolom nama dan kolom Nomor Pokok Wajib Pajak diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang yang menerima Barang Kena Pajak;

2. pada kolom Wajib Pajak/penyetor dicantumkan juga nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang yang mengeluarkan Barang Kena Pajak.

(8)

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama pada saat Barang Kena Pajak tersebut dikeluarkan dari Kawasan Bebas.

(9)

Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dilampiri dengan invoice dan Pemberitahuan Pabean merupakan dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(10)

Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang dilampiri dengan invoice dan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (9), merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima Barang Kena Pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(1)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) untuk transaksi tertentu, yaitu:

1. Pengeluaran dari Kawasan Bebas oleh pengusaha atas Barang Kena Pajak yang berhubungan dengan kegiatan usahanya ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang dalam jangka waktu tertentu akan dimasukkan kembali ke Kawasan Bebas berupa mesin dan/atau peralatan untuk:

   1. kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur;

   2. keperluan perbaikan, pengerjaan, pengujian, atau kalibrasi; dan/atau

   3. keperluan peragaan atau demonstrasi;

2. Pengeluaran kembali dari Kawasan Bebas oleh pengusaha atas Barang Kena Pajak asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang berhubungan dengan kegiatan usahanya berupa mesin dan/atau peralatan untuk:

   1. kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur;

   2. keperluan perbaikan, pengerjaan pengujian, atau kalibrasi; dan/atau

   3. keperluan peragaan atau demonstrasi;

3. Pengeluaran Barang Kena Pajak untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi yang atas impornya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tidak dipungut, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang pengeluaran Barang Kena Pajak tersebut tidak untuk tujuan pengalihan hak;

4. Pengeluaran Barang Kena Pajak, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan atas impor dan/atau penyerahannya tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

5. Pengeluaran Barang Kena Pajak yang telah dilunasi Pajak Pertambahan Nilainya dengan menggunakan stiker lunas Pajak Pertambahan Nilai; dan

6. Pengeluaran Barang Kena Pajak berupa pengemas yang dipakai berulang-ulang (returnable package).

(2)

Batas waktu pemasukan kembali Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pemberitahuan Pabean.

(3)

Batas waktu pengeluaran kembali Barang Kena Pajak dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pemberitahuan Pabean.

(4)

Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dimasukkan kembali ke Kawasan Bebas, Pajak Pertambahan Nilai terutang wajib dilunasi oleh pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang mengeluarkan Barang Kena Pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan.

(5)

Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikeluarkan kembali dari Kawasan Bebas, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang wajib dilunasi pada saat pengeluaran Barang Kena Pajak tersebut dari Kawasan Bebas oleh Orang yang mengeluarkan Barang Kena Pajak tersebut dari Kawasan Bebas.

(6)

Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat Barang Kena Pajak dikeluarkan dari Kawasan Bebas sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya surat ketetapan pajak.

(7)

Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

(1)

Barang Kena Pajak dapat dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan kepabeanan.

(2)

Termasuk dalam pemenuhan kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyampaian Pemberitahuan Pabean yang dilampiri dengan:

1. invoice atau faktur penjualan atau dokumen penyerahan barang dalam hal barang tersebut bukan dalam rangka transaksi jual beli; dan

2. Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).

(3)

Untuk pengeluaran Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, kewajiban melampirkan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diganti dengan melampirkan:

1. Pemberitahuan Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu (PPBTT) yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean terdaftar dan surat persetujuan keterangan asal barang dari Badan Pengusahaan Kawasan untuk pengeluaran Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b selain Barang Kena Pajak asal luar Daerah Pabean;

2. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai untuk pengeluaran Barang Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk mendapatkan fasilitas dimaksud harus dilengkapi/disertai dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai;

3. masterlist atau dokumen dengan nama lain yang mempunyai fungsi sama dengan masterlist untuk perusahaan kontraktor minyak dan gas bumi serta panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.

(4)

Kewajiban untuk melampirkan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak berlaku untuk:

1. pengeluaran Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan bahwa untuk mendapatkan fasilitas dimaksud tidak memerlukan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai;

2. pengeluaran Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dan huruf f.

(5)

PPBTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuat oleh pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan sebagai berikut:

1. lembar ke-1 untuk pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean;

2. lembar ke-2 untuk pengusaha di Kawasan Bebas;

3. lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak di Kawasan Bebas melalui Unit Pelaksana Kawasan Bebas;

4. lembar ke-4 untuk Kantor Pabean di Kawasan Bebas;

5. lembar ke-5 untuk Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha di Tempat Lain Dalam Daerah Paben terdaftar.

(6)

PPBTT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dan tata cara pemberian persetujuan atas PPBTT di Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(7)

Surat persetujuan keterangan asal barang dari Badan Pengusahaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. berisi pernyataan yang menerangkan bahwa Barang Kena Pajak yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas tersebut tidak berasal dari luar Daerah Pabean atau selama berada di Kawasan Bebas tidak ada komponen atau bagian dari Barang Kena Pajak tersebut berasal dari luar Daerah Pabean;
2. dibuat sebelum Barang Kena Pajak dikeluarkan dari Kawasan Bebas;
3. dibuat dalam rangkap 6 (enam) dengan peruntukan sebagai berikut:
   1. lembar ke-1 untuk pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean;
   2. lembar ke-2 untuk pengusaha di Kawasan Bebas;
   3. lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak di Kawasan Bebas melalui Unit Pelaksana Kawasan Bebas;
   4. lembar ke-4 untuk Kantor Pabean di Kawasan Bebas;
   5. lembar ke-5 untuk Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha tempat lain dalam Daerah Pabean terdaftar;
   6. lembar ke-6 untuk Badan Pengusahaan Kawasan.

(1)

Penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

(2)

Penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus, dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

(3)

Saat terutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pada saat pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus.

(4)

Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi pada saat:

1. harga perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;

2. harga jual Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau

3. harga perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar, baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya,

yang terjadi lebih dahulu.

(5)

Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus terjadi pada tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian, dalam hal saat terjadinya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diketahui.

(6)

Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar harga jual Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau penggantian Jasa Kena Pajak.

(7)

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipungut oleh Orang yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus pada saat pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5).

(8)

Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disetor ke kas negara oleh Orang yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan.

(9)

Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang dilampiri dengan invoice atau kontrak merupakan dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(10)

Dalam hal Orang yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak merupakan Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang disetorkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang dilampiri dengan invoice atau kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran.

(11)

Dalam hal Orang yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak lembar ke-3 wajib dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Orang tersebut.

(12)

Dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah penyerahan Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

(1)

Atas penyerahan jasa angkutan udara di dalam Kawasan Bebas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

(2)

Atas penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

(3)

Atas penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

(1)

Atas penyerahan jasa telekomunikasi di dalam Kawasan Bebas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

(2)

Atas penyerahan jasa telekomunikasi dari tempat lain dalam Daerah Pabean atau Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

(3)

Atas penyerahan jasa telekomunikasi dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean atau Tempat Penimbunan Berikat dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

(4)

Dikecualikan dari ketentuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada ayat (2) atas penyerahan jasa telekomunikasi yang menggunakan jaringan berkabel (fixed line) di Kawasan Bebas.

(1)

Pemasukan Barang Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(2)

Pemasukan Barang Kena Pajak dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(3)

Penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

(4)

Penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

(5)

Penyerahan Jasa Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas yang penyerahannya tidak dilakukan di Kawasan Bebas, dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

(6)

Penyerahan Jasa Kena Pajak dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas yang penyerahannya tidak dilakukan di Kawasan Bebas, dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

(7)

Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

(8)

Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

(9)

Jasa Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) adalah Jasa Kena Pajak yang batasan kegiatan dan jenisnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

(10)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (7), dan ayat (8), juga berlaku untuk pemasukan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

(11)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk pemasukan Barang Kena Pajak yang telah dilunasi Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan stiker lunas Pajak Pertambahan Nilai, dan Bahan Bakar Minyak bersubsidi.

(1)

Atas pemasukan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) wajib dibuatkan Faktur Pajak yang diisi lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

(2)

Termasuk dalam pengertian Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

(3)

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat pada saat pengiriman Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas.

(4)

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ayat (4), ayat (7), dan ayat (8), wajib dibuatkan Faktur Pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(5)

Atas penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) wajib dibuatkan Faktur Pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(6)

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) harus diberi cap “PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 10 TAHUN 2012” oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan.

(7)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku atas pemasukan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pemasukan kembali Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.

(1)

Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diberikan sepanjang Barang Kena Pajak Berwujud tersebut benar-benar telah masuk di Kawasan Bebas yang dibuktikan dengan dokumen yang telah diberikan Endorsement oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

(2)

Dokumen yang harus disampaikan dalam rangka Endorsement sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemberitahuan Pabean yang telah didaftarkan pada kantor pabean, yang dilampiri dengan:

1. fotokopi Faktur Pajak (lembar pembeli);

2. fotokopi Bill of Lading, Airway Bill, atau Delivery Order; dan

3. fotokopi invoice.

(3)

Dokumen yang harus disampaikan dalam rangka Endorsement sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemasukan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b adalah Pemberitahuan Pabean yang telah didaftarkan pada Kantor Pabean, yang dilampiri dengan:

1. PPBTT yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean terdaftar beserta lampirannya; dan

2. fotokopi Bill of Lading, Airway Bill, atau Delivery Order.

(4)

Penyampaian lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan menunjukkan dokumen aslinya.

(5)

Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean dilakukan oleh pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, dokumen yang harus disampaikan dalam rangka Endorsement sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan surat kuasa dari pengusaha yang melakukan pemasukan Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas.

(6)

Dalam hal Pemberitahuan Pabean tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka Endorsement, Barang Kena Pajak tetap dapat dikeluarkan dari pelabuhan/bandar udara yang ditunjuk dan atas pemasukan Barang Kena Pajak tidak dapat diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut.

(7)

Dalam hal Pemberitahuan untuk pemasukan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka Endorsement sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Barang Kena Pajak tetap dapat dikeluarkan dari pelabuhan/bandar udara yang ditunjuk dan atas pemasukan Barang Kena Pajak tersebut tidak termasuk transaksi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b.

(8)

Tata cara Endorsement oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(9)

Penugasan pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka melakukan Endorsement sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kantor Pabean ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

1.

Rp

9.203,00

Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)

1-

2

Rp

9.504,28

Untuk Dolar Australia (AUD)

1-

3

Rp

9.323,07

Untuk Dolar Canada (CAD)

1-

4

Rp

1.631,86

Untuk Kroner Denmark (DKK)

1-

5

Rp

1.186,11

Untuk Dolar Hongkong (HKD)

1-

6

Rp

3.036,63

Untuk Ringgit Malaysia (MYR)

1-

7

Rp

7.447,09

Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)

1-

8

Rp

1.604,79

Untuk Kroner Norwegia (NOK)

1-

9

Rp

14.912,95

Untuk Poundsterling Inggris (GBP)

1-

10

Rp

7.423,65

Untuk Dolar Singapura (SGD)

1-

11

Rp

1.365,37

Untuk Kroner Swedia (SEK)

1-

12

Rp

10.102,09

Untuk Franc Swiss (CHF)

1-

13

Rp

11.492,01

Untuk Yen Jepang (JPY)

100-

14

Rp

11,18

Untuk Kyat Burma (BUK)

1-

15

Rp

173,52

Untuk Rupee India (INR)

1-

16

Rp

33.154,28

Untuk Dinar Kuwait (KWD)

1-

17

Rp

101,19

Untuk Rupee Pakistan (PKR)

1-

18

Rp

218,10

Untuk Peso Philipina (PHP)

1-

19

Rp

2.453,93

Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR)

1-

20

Rp

71,79

Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)

1-

21

Rp

298,42

Untuk Baht Thailand (THB)

1-

22

Rp

7.420,89

Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)

1-

23

Rp

12.138,13

Untuk Euro (EUR)

1-

24

Rp

1.461,91

Untuk Yuan China (CNY)

1-

25

Rp

8,15

Untuk Won Korea (KRW)

1-

1.

Rp

9.194,00

Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)

1-

2

Rp

9.515,70

Untuk Dolar Australia (AUD)

1-

3

Rp

9.321,09

Untuk Dolar Canada (CAD)

1-

4

Rp

1.630,99

Untuk Kroner Denmark (DKK)

1-

5

Rp

1.184,68

Untuk Dolar Hongkong (HKD)

1-

6

Rp

3.005,83

Untuk Ringgit Malaysia (MYR)

1-

7

Rp

7.480,14

Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)

1-

8

Rp

1.602,71

Untuk Kroner Norwegia (NOK)

1-

9

Rp

14.857,50

Untuk Poundsterling Inggris (GBP)

1-

10

Rp

7.389,91

Untuk Dolar Singapura (SGD)

1-

11

Rp

1.365,65

Untuk Kroner Swedia (SEK)

1-

12

Rp

10.097,54

Untuk Franc Swiss (CHF)

1-

13

Rp

11.323,35

Untuk Yen Jepang (JPY)

100-

14

Rp

11,18

Untuk Kyat Burma (BUK)

1-

15

Rp

174,84

Untuk Rupee India (INR)

1-

16

Rp

33.072,04

Untuk Dinar Kuwait (KWD)

1-

17

Rp

101,16

Untuk Rupee Pakistan (PKR)

1-

18

Rp

215,76

Untuk Peso Philipina (PHP)

1-

19

Rp

2.451,37

Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR)

1-

20

Rp

69,88

Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)

1-

21

Rp

297,40

Untuk Baht Thailand (THB)

1-

22

Rp

7.390,98

Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)

1-

23

Rp

12.133,74

Untuk Euro (EUR)

1-

24

Rp

1.457,71

Untuk Yuan China (CNY)

1-

25

Rp

8,08

Untuk Won Korea (KRW)

1-

Revisi Anggaran terdiri atas:

1. perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya;

2. perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau

3. perubahan/ralat karena kesalahan administrasi.

Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan alokasi anggaran dan/atau perubahan jenis belanja dan/atau volume Keluaran pada:

1. Kegiatan;

2. Satker;

3. Program;

4. Kementerian/Lembaga; dan/atau

5. APBN.

Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai akibat dari adanya hal-hal sebagai berikut:

1. kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN;

2. lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN;

3. Percepatan Penarikan PHLN dan/atau PHDN;

4. penerimaan Hibah Luar Negeri (HLN)/Hibah Dalam Negeri (HDN) setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2012 ditetapkan yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga;

5. penerimaan HLN/HDN setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2012 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian/Lembaga;

6. penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU;

7. pengurangan alokasi PHLN dan/atau PHDN;

8. perubahan parameter dalam penghitungan Subsidi Energi; dan/atau

9. perubahan parameter dalam perhitungan bunga utang.

Perubahan rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan berupa :

1. penambahan alokasi anggaran pada Keluaran/Kegiatan/Program/Satker/Kementerian/Lembaga/APBN dan penambahan volume Keluaran;

2. penambahan alokasi anggaran pada Keluaran/Kegiatan/Program/Satker/Kementerian/Lembaga/APBN dan volume Keluaran tetap;

3. pengurangan alokasi anggaran pada Keluaran/Kegiatan/Program/Satker/Kementerian/Lembaga/APBN dan pengurangan volume Keluaran; atau

4. pengurangan alokasi anggaran pada Keluaran/Kegiatan/Program/Satker/Kementerian/Lembaga/APBN dan volume Keluaran tetap.

Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai akibat dari adanya hal-hal sebagai berikut:(1) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai akibat dari adanya hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Optimalisasi;

2. kekurangan Biaya Operasional;

3. perubahan prioritas penggunaan anggaran;

4. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau

5. Keadaan Kahar.

Perubahan atau pergeseran rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. pergeseran dalam Keluaran yang sama atau antar Keluaran dalam satu Kegiatan dan satu Satker;

2. pergeseran dalam Keluaran yang sama dan antar Satker atau antar Keluaran dan antar Satker dalam Kegiatan yang sama;

3. pergeseran antar Kegiatan dalam satu Program dan satu Satker;

4. pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam satu Program;

5. realokasi anggaran antar Kegiatan/antar Satker/antar Program dalam rangka tanggap darurat bencana;

6. pergeseran antar Program dalam satu unit Eselon I dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;

7. pergeseran antar Program dan antar unit Eselon I dalam satu bagian anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;

8. pergeseran antar Program dan antar bagian anggaran dari BA 999.08 ke bagian anggaran Kementerian/Lembaga;

9. perubahan karena pencairan blokir/tanda bintang (*); dan/atau

10. perubahan/penambahan rumusan kinerja.

Hasil Optimalisasi dapat digunakan dengan ketentuan:

1. antar Kegiatan dalam satu Program dan satu Satker dan/atau pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam satu Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf d serta digunakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda;

2. pergeseran dalam Keluaran yang sama atau antar Keluaran dalam satu Kegiatan dan satu Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berupa:

   1)	pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran termasuk dalam rangka adendum kontrak sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak; dan/atau
   2)	penyediaan anggaran untuk persiapan pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran berikutnya.

Kegiatan lain yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

1. Kegiatan yang bersifat prioritas, yakni Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan yang merupakan penugasan atau menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam rangka menambah volume Keluaran atau percepatan pencapaian kinerja;

2. Kegiatan yang bersifat mendesak, yakni Kegiatan-Kegiatan yang harus segera dilaksanakan sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan paling rendah setingkat Peraturan Menteri dan belum direncanakan sebelumnya;

3. Kegiatan yang bersifat kedaruratan, yakni Kegiatan-Kegiatan yang harus segera dilaksanakan sebagai akibat adanya bencana atau keadaan Kahar dan belum direncanakan sebelumnya; dan/atau

4. Kegiatan yang tidak dapat ditunda, yakni Kegiatan-Kegiatan yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan biaya yang lebih besar dan belum direncanakan sebelumnya.

Kegiatan lain yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Biaya persiapan pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) meliputi antara lain biaya pengumuman lelang, pengadaan dokumen lelang, dan penyelenggaraan lelang untuk paket-paket pekerjaan yang akan dikontrakan pada tahun 2013 dan telah dialokasikan anggarannya di dalam RKA-K/L Tahun Anggaran 2013.

Biaya persiapan pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Komponen baru pada Keluaran yang menghasilkan optimalisasi.

Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan tambahan alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga.

Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2012 dan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan izin penggunaan yang berlaku;

2. termasuk adanya jenis PNBP baru yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan penerimaan serta penggunaan dari jenis PNBP dimaksud belum tercantum dalam APBN;

3. termasuk adanya Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana yang berasal dari PNBP yang baru, atau tambahan besaran (persentase) persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP;

4. termasuk kontrak/kerjasama/nota kesepahaman atau dokumen yang dipersamakan; atau

5. termasuk adanya Satker PNBP/BLU baru.

Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2012.

Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang PHLN/PHDN belum closing date.

Lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pinjaman proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2012 serta pinjaman yang bersumber dari pinjaman komersial dan fasilitas kredit ekspor yang bukan merupakan kelanjutan proyek multiyears.

Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya Percepatan Penarikan PHLN dan/atau PHDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan optimalisasi pemanfaatan dana yang bersumber dari PHLN dan/atau PHDN dan bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2012

Percepatan Penarikan PHLN dan/atau PHDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pinjaman proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2012.

Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya penerimaan HLN/HDN setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2012 ditetapkan yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2012.

Penerimaan HLN/HDN setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rincian peruntukannya dituangkan dalam dokumen RKA-K/L dan diajukan oleh Kementerian/Lembaga.

Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya penerimaan HLN/HDN setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2012 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2012.

Tata cara pencatatan dan pelaporan untuk penerimaan HLN/HDN setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2012 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pengelolaan Hibah.

Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan tambahan alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Satker BLU dan bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2012
(2) Tambahan alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Satker BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

1. realisasi PNBP di atas target yang direncanakan; dan/atau

2. penggunaan saldo BLU dari tahun sebelumnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Revisi Anggaran tentang penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya pengurangan alokasi PHLN dan/atau PHDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g bersifat mengurangi pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2012.

Pengurangan alokasi PHLN dan/atau PHDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

1. paket Kegiatan/proyek yang didanai dari PHLN dan/atau PHDN telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah terpenuhi serta sisa alokasi anggarannya tidak diperlukan lagi;

2. terjadi perubahan penjadwalan pembiayaan (cost table) yang disetujui oleh pemberi PHLN dan/atau PHDN; atau

3. adanya pembatalan alokasi PHLN dan/atau PHDN.

Dana Rupiah Murni Pendamping (RMP) yang telah dialokasikan untuk paket Kegiatan/proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan/direalokasi untuk mendanai Rupiah Murni Pendamping (RMP) pada paket Kegiatan/proyek yang lain atau menambah volume Keluaran.

Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya perubahan parameter dalam penghitungan Subsidi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h merupakan tambahan alokasi anggaran yang diberikan untuk memenuhi pembayaran Subsidi Energi dan bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2012.

Tambahan alokasi anggaran yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. merupakan selisih antara alokasi yang telah ditetapkan dalam APBN dengan hasil perhitungan sesuai perubahan parameter;

2. diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan; dan

3. tata cara pembayaran subsidi dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran subsidi di bidang energi.

Pergeseran dalam Keluaran yang sama atau antar Keluaran dalam satu Kegiatan dan satu Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

1. pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran termasuk dalam rangka adendum kontrak sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak;

2. pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap;

3. pergeseran anggaran dan pengurangan volume Keluaran Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga;

4. pergeseran antarjenis belanja;

5. pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;

6. pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs;

7. pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP; dan/atau

8. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang belum selesai pada tahun anggaran sebelumnya.

Dalam hal pergeseran anggaran dilaksanakan melalui pengurangan volume Keluaran Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Anggaran.

Pergeseran dalam Keluaran yang sama dan antar Satker atau antar Keluaran dan antar Satker dalam Kegiatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:

1. pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran;

2. pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap;

3. pergeseran anggaran dan pengurangan volume Keluaran Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga;

4. pergeseran antar jenis belanja;

5. pergeseran antar provinsi/kabupaten/kota untuk memenuhi Biaya Operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah;

6. pergeseran dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau dalam satu provinsi untuk Kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi

7. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu;

8. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun 2011; dan/atau

9. pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs.

Dalam hal pergeseran anggaran dilaksanakan melalui pengurangan volume Keluaran Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Anggaran.

Pergeseran antar Kegiatan dalam satu Program dan satu Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:

1. pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran;

2. pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap;

3. pergeseran anggaran dan pengurangan volume Keluaran Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga;

4. pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;

5. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu;

6. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun 2011

7. pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs;

8. pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP; dan/atau

9. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang belum selesai pada tahun anggaran sebelumnya.

Dalam hal pergeseran anggaran dilaksanakan melalui pengurangan volume Keluaran Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Anggaran.

Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam satu Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:

1. pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran;

2. pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap;

3. pergeseran anggaran dan pengurangan volume Keluaran Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga;

4. pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional dan pembukaan kantor baru;

5. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu;

6. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun 2011; dan/atau

7. pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs.

Dalam hal pergeseran anggaran dilaksanakan melalui pengurangan volume Keluaran Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Anggaran.

Realokasi anggaran antar Kegiatan/antar Satker/antar Program dalam rangka tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan mitigasi bencana, tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana.

Realokasi anggaran dalam rangka tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengguna Anggaran dengan dilengkapi alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pergeseran antar Program dan antar bagian anggaran dari BA 999.08 ke bagian anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h bersifat insidentil dan menambah pagu anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2012 namun tidak menjadi dasar perhitungan untuk penetapan alokasi anggaran tahun berikutnya.

Tata cara Revisi Anggaran untuk pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dari BA 999.08 ke bagian anggaran Kementerian/Lembaga.

Perubahan karena pencairan blokir/tanda bintang (*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i terdiri atas:

1. pencairan blokir/tanda bintang (*) karena telah dilengkapinya syarat administratif berupa dokumen pendukung seperti:

   1)	Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
   2)	loan agreement dan/atau grant agreement dan Nomor Register;
   3)	Annual Work Plan (AWP) PHLN;
   4)	dokumen studi kelayakan dan Detailed Engineering Design (DED);
   5)	dokumen rincian alokasi anggaran dalam rangka Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menurut SKPD;
   6)	Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU;
   7)	peraturan perundangan sebagai dasar pengalokasian;
   8)	peraturan atas pembentukan organisasi termasuk reorganisasi;
   9)	SK pembentukan Tim;
   10)	SK pemberian tunjangan;
   11)	persetujuan DPR RI;
   12)	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
   13)	risalah lelang;
   14)	dokumen clearance;
   15)	hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka pembayaran eskalasi;
   16)	hasil audit BPKP dalam rangka pembayaran tunggakan;
   17)	referensi harga untuk input yang tidak tercantum dalam standar biaya masukan;
   18)	ijin prinsip dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) untuk pakaian dinas/seragam;
   19)	ijin penggunaan PNBP/Penerimaan BLU;
   20)	penggunaan belanja pegawai transito;

2. pencairan blokir/tanda bintang (*) terhadap Kegiatan yang sudah jelas peruntukannya namun masih terpusat;

3. pencairan blokir/tanda bintang (*) dana output cadangan.

Pencairan blokir/tanda bintang (*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah persyaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar.

Perubahan/penambahan rumusan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j terdiri atas:

1. perubahan/penambahan rumusan Keluaran; dan/atau

2. perubahan/penambahan rumusan selain rumusan Keluaran.

Perubahan/penambahan rumusan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan:

1. sebagai akibat adanya penyempurnaan rumusan nomenklatur, perubahan tugas fungsi unit dan/atau adanya tambahan penugasan;

2. sepanjang tidak mengubah pagu anggaran dan tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan.

Tata cara perubahan/penambahan rumusan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:

1. usulan perubahan/penambahan rumusan Keluaran diajukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/ Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga selaku KPA kepada Direktur Jenderal Anggaran;

2. hasil perubahan/penambahan rumusan Keluaran sebagai dasar untuk melakukan perubahan database RKA-K/L/DIPA;

3. berdasarkan perubahan database RKA-K/L/DIPA menjadi dasar pengajuan revisi SP RKA-K/L kepada Direktur Jenderal Anggaran.

Perubahan/penambahan rumusan selain rumusan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan:

1. sebagai akibat adanya re-organisasi atau penyempurnaan perumusan nomenklatur antara lain nomenklatur program, indikator kinerja program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan, fungsi, perubahan tugas fungsi unit dan/atau adanya tambahan penugasan; dan

2. sepanjang tidak mengubah pagu anggaran dan tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan.

Tata cara perubahan/penambahan rumusan selain rumusan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut:

1. usulan perubahan/penambahan rumusan selain rumusan Keluaran diajukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga selaku KPA kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas;

2. perubahan/penambahan rumusan selain rumusan Keluaran dapat ditetapkan sepanjang telah disepakati dalam pertemuan tiga pihak antara Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan;

3. hasil perubahan/penambahan rumusan selain rumusan Keluaran sebagai dasar untuk melakukan perubahan database RKA-KL/DIPA;

4. berdasarkan perubahan database RKA-KL/DIPA menjadi dasar pengajuan revisi SP RKA-K/L kepada Direktur Jenderal Anggaran.

Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian Kegiatan-Kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h, Pasal 21 ayat (1) huruf f, dan Pasal 22 ayat (1) huruf f dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaannya bersumber dari pagu anggaran Kementerian/Lembaga yang bersangkutan Tahun Anggaran 2012.

Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f, Pasal 20 ayat (1) huruf i, Pasal 21 ayat (1) huruf g, dan Pasal 22 ayat (1) huruf g merupakan pergeseran anggaran rupiah karena adanya kekurangan alokasi anggaran untuk pembayaran sebuah kontrak dalam valuta asing sebagai akibat adanya selisih kurs.

Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang selisih tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani dan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. merupakan selisih antara nilai kurs yang digunakan dalam APBN dengan nilai kurs pada saat transaksi dilakukan;

2. pergeseran alokasi anggaran yang dilakukan paling tinggi sebesar nilai kontrak dikalikan dengan selisih kurs sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

3. kebutuhan anggaran untuk memenuhi selisih kurs menggunakan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g dan Pasal 21 ayat (1) huruf h dapat dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian Kinerja Satker BLU.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Revisi Anggaran mengenai pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, Pasal 21 ayat (1) huruf e, dan Pasal 22 ayat (1) huruf e dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan.

Dalam hal pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nilainya untuk jumlah seluruh tunggakan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke atas per DIPA per Satker harus dilampiri hasil verifikasi BPKP setempat.

Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang belum selesai pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h dan Pasal 21 ayat (1) huruf i merupakan lanjutan pekerjaan yang bukan merupakan multiyears project.

Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang belum selesai pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang Dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran Berikutnya.

Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Anggaran meliputi:

1. perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya;

2. perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau

3. perubahan/ralat karena kesalahan administrasi.

Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai akibat adanya:

1. kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN;

2. lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN;

3. Percepatan Penarikan PHLN dan/atau PHDN;

4. penerimaan HLN/HDN setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2012 ditetapkan yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga;

5. pengurangan alokasi PHLN dan/atau PHDN;

6. perubahan parameter dalam penghitungan Subsidi Energi; dan/atau

7. perubahan parameter dalam perhitungan bunga utang.

Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

1. pergeseran dalam Keluaran yang sama atau antar Keluaran dalam satu Kegiatan dan satu Satker meliputi pergeseran anggaran dan pengurangan volume Keluaran Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga;

2. pergeseran dalam Keluaran yang sama dan antar Satker atau antar Keluaran dan antar Satker dalam Kegiatan yang sama meliputi:

   1)	pergeseran anggaran dan pengurangan volume Keluaran Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga;
   2)	pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian kegiatan-Kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun 2011;

3. pergeseran antar Kegiatan dalam satu Program dan satu Satker meliputi:

   1)	pergeseran anggaran dan pengurangan volume Keluaran Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga;
   2)	pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian kegiatan-Kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun 2011.

4. pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam satu Program meliputi:

   1)	pergeseran anggaran dan pengurangan volume Keluaran Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga;
   2)	pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian Kegiatan-Kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun 2011;

5. realokasi anggaran antar Kegiatan/antar Satker/antar Program dalam rangka tanggap darurat bencana;

6. pergeseran antar Program dan antar bagian anggaran yaitu pergeseran anggaran dari BA 999.08 ke bagian anggaran Kementerian/Lembaga.

7. perubahan karena pencairan blokir/tanda bintang (*) meliputi:

   1)	pencairan blokir/tanda bintang (*) karena telah dilengkapinya syarat administratif meliputi: a) Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB); b) Annual Work Plan (AWP) PHLN; c) dokumen rincian alokasi anggaran dalam rangka Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menurut SKPD; d) dokumen studi kelayakan dan Detailed Engineering Design (DED); e) Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU; f) peraturan perundangan sebagai dasar pengalokasian; g) peraturan atas pembentukan organisasi termasuk reorganisasi; h) SK pembentukan Tim; i) SK pemberian tunjangan; j) persetujuan DPR RI; k) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); l) risalah lelang; m) dokumen clearance; n) hasil audit BPKP dalam rangka pembayaran eskalasi; o) referensi harga untuk input yang tidak tercantum dalam standar biaya masukan; p) ijin prinsip dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) untuk pakaian dinas/seragam; q) Ijin penggunaan PNBP/Penerimaan BLU;
   2)	pencairan blokir/tanda bintang (*) terhadap Kegiatan yang sudah jelas peruntukannya namun masih terpusat; dan/atau
   3)	pencairan blokir/tanda bintang (*) dana output cadangan;

8. perubahan/penambahan rumusan kinerja meliputi:

   1)	perubahan/penambahan rumusan Keluaran; dan/atau
   2)	perubahan/penambahan rumusan selain rumusan Keluaran.

Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

1. ralat sumber dana terkait perubahan komposisi pendanaan; dan

2. ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda antara RKA-K/L dan RKP atau hasil kesepakatan DPR-RI.

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I/Kementerian/Lembaga selaku KPA menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

Direktur Jenderal Anggaran menelaah dan menetapkan Revisi Anggaran atas nama Menteri Keuangan yang dituangkan dalam perubahan SP RKA-K/L paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar.

Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan perubahan SP RKA-K/L beserta ADK kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga selaku KPA.

Berdasarkan perubahan SP RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I/Kepala Satker Kementerian/Lembaga selaku KPA menyusun dan menandatangani revisi DIPA untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Perubahan SP RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pengesahan Revisi DIPA dan/atau penerbitan Daftar Revisi Anggaran (DRA) oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan.

DRA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pengesahan revisi DIPA oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan.

Alur dokumen dan proses Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga memuat substansi yang meliputi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran memproses/menyelesaikan Revisi Anggaran yang diusulkan.

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 berlaku mutatis mutandis dalam pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Kantor Pusat/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi:

1. perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya;

2. perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau

3. perubahan/ralat karena kesalahan administrasi.

Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Kantor Pusat/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

1. penerimaan HLN/HDN Negeri setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2012 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian/Lembaga; dan/atau

2. penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU.

Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Kantor Pusat/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

1. pergeseran dalam Keluaran yang sama atau antar Keluaran dalam satu Kegiatan dan satu Satker meliputi :

   1)	pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran termasuk dalam rangka adendum kontrak sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak;
   2)	pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap;
   3)	pergeseran antar jenis belanja;
   4)	pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
   5)	pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs;
   6)	pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP; dan/atau
   7)	pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang belum selesai pada tahun anggaran sebelumnya.

2. Pergeseran dalam Keluaran yang sama dan antar Satker atau antar Keluaran dan antar Satker dalam Kegiatan yang sama meliputi:

   1)	pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran;
   2)	pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap;
   3)	pergeseran antarjenis belanja;
   4)	pergeseran antar provinsi/kabupaten/kota untuk memenuhi Biaya Operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah;
   5)	pergeseran dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau dalam satu provinsi untuk Kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi;
   6)	pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu; dan/atau
   7)	pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs;

3. Pergeseran antar Kegiatan dalam satu Program dan satu Satker meliputi :

   1)	pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran;
   2)	pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap;
   3)	pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
   4)	pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu;
   5)	pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs;
   6)	pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP; dan/atau
   7)	pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang belum selesai pada tahun anggaran sebelumnya;

4. pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam satu Program meliputi:

   1)	pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran;
   2)	pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap;
   3)	pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional dan pembukaan kantor baru;
   4)	pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu; dan/atau
   5)	pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs;

5. pergeseran antar Program dalam satu unit Eselon I dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;

6. pergeseran antar Program dan antar unit Eselon I dalam satu bagian anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;

7. pencairan blokir/tanda bintang (*) karena telah dilengkapinya syarat administratif meliputi:

   1)	loan agreement dan/atau grant agreement dan Nomor Register; dan
   2)	hasil audit BPKP dalam rangka pembayaran tunggakan.

Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Kantor Pusat/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

1. ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama dan sudah direalisasikan;

2. ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

3. perubahan nomenklatur bagian anggaran dan/atau Satker sepanjang kode tetap;

4. ralat kode nomor register PHLN/PHDN;

5. ralat kode kewenangan;

6. ralat kode lokasi;

7. ralat cara penarikan PHLN/PHDN;

8. ralat kesalahan pencantuman sumber dana;

9. ralat pencantuman volume Keluaran yang berbeda dengan penjumlahan volume sub Keluaran; dan/atau

10. ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda antara RKA-K/L dan DIPA.

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga selaku KPA menyampaikan usulan Revisi DIPA kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dalam hal usulan Revisi DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b dan huruf d lokasi Satker-Satker yang mengusulkan Revisi DIPA berada pada wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda, usulan Revisi DIPA diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mencocokkan dan meneliti usulan Revisi DIPA dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

Berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Perbendaharaan/ Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan Revisi DIPA atas nama Menteri Keuangan yang dituangkan dalam pengesahan Revisi DIPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar.

Alur dokumen dan proses Revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Revisi Anggaran dapat dilaksanakan oleh PA/KPA sepanjang tidak merubah DIPA dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pergeseran antar akun/antar sub Komponen dalam satu Komponen dan/atau antar Komponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sepanjang dalam jenis belanja yang sama;

2. antar akun/antar sub Komponen dalam satu Komponen dan/atau pergeseran antar Komponen dalam satu Keluaran sepanjang dalam jenis belanja yang sama; dan/atau

3. penambahan/pengurangan akun/sub Komponen/Komponen dalam satu Keluaran.

Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah ADK RKA-Satker berkenaan melalui aplikasi RKA-K/L, mencetak Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dan KPA menetapkan perubahan POK.

Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR-RI diajukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga selaku KPA kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran untuk selanjutnya dimintakan persetujuan dari DPR-RI.

Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

1. tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri baru setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2012 ditetapkan;

2. pergeseran anggaran antar Program selain untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;

3. pergeseran anggaran antar Kegiatan yang tidak berasal dari Hasil Optimalisasi

4. pergeseran anggaran yang mengakibatkan perubahan Hasil Program;

5. penggunaan anggaran yang harus mendapat persetujuan DPR-RI terlebih dahulu;

6. pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh DPR-RI termasuk pencairan blokir yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan/penggunaannya;

7. pergeseran anggaran yang digunakan untuk Program/Kegiatan yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR-RI (kesimpulan rapat kerja dalam rangka APBN); dan/atau

8. pergeseran antar provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau antarprovinsi untuk Kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi.

Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran setelah mendapat persetujuan DPR-RI

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 berlaku mutatis mutandis dalam pengajuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebagai berikut:

1. tanggal 12 Oktober 2012, untuk Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran; dan

2. tanggal 29 Oktober 2012, untuk Revisi DIPA pada Kantor Pusat/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan baik berdasarkan perubahan SP RKA-K/L sebagaimana ketentuan pada huruf a maupun tanpa perubahan SP RKA-K/L.

Dalam hal Revisi Anggaran berkenaan dengan:

1. Kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP, PLN berupa Kredit Ekspor, HLN, dan HDN serta Pinjaman Dalam Negeri;

2. Kegiatan dalam lingkup BA BUN; dan/atau

3. Kegiatan-Kegiatan yang membutuhkan data/dokumen yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal Kementerian/Lembaga seperti persetujuan DPR, persetujuan Menteri Keuangan, hasil audit eksternal, dan sejenisnya,

Direktorat Jenderal Anggaran tetap dapat memproses usulan Revisi Anggaran sampai dengan batas akhir pengajuan pencairan anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai langkah-langkah akhir Tahun Anggaran 2012.

Dalam hal ketentuan langkah-langkah akhir Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterbitkan, batas waktu proses Revisi Anggaran tetap dapat mengacu pada ketentuan mengenai langkah-langkah akhir Tahun Anggaran 2011.

Pada saat penerimaan usul Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), seluruh dokumen telah diterima secara lengkap dan benar.

Pengesahan Revisi DIPA dilaksanakan oleh:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan; atau

2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pengesahan Revisi DIPA yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan meliputi:

1. Revisi DIPA Satker Pusat yang berlokasi di DKI Jakarta;

2. Revisi DIPA yang bersifat antar provinsi dan berbeda wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan

3. Revisi DIPA Satker Pusat dalam rangka penerimaan HLN/HDN setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2012 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian/Lembaga.

Pengesahan Revisi DIPA yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi:

1. Revisi DIPA untuk:

   1)	DIPA Satker Pusat yang berlokasi di daerah (diluar DKI Jakarta);
   2)	DIPA Satker vertikal;
   3)	DIPA Dekonsentrasi;
   4)	DIPA Tugas Pembantuan; dan
   5)	DIPA Urusan Bersama.

2. Revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik untuk DIPA yang awalnya disahkan di pusat maupun di daerah.

3. Revisi DIPA Satker daerah dalam rangka penerimaan HLN/HDN setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2012 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian/Lembaga.

Penyampaian Revisi DIPA yang telah disahkan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Revisi DIPA yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), disampaikan kepada KPA yang bersangkutan dan KPPN terkait, dan tembusan kepada:

   1)	Menteri/Pimpinan Lembaga Negara;
   2)	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
   3)	Gubernur;
   4)	Direktur Jenderal Anggaran;
   5)	Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
   6)	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait.

2. Revisi DIPA yang disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), disampaikan kepada KPA yang bersangkutan dan KPPN terkait dan tembusan kepada:

   1)	Menteri/Pimpinan Lembaga Negara;
   2)	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
   3)	Gubernur;
   4)	Direktur Jenderal Anggaran;
   5)	Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q: a) Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharan, dan b) Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

DIPA yang disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap bulan, baik DIPA yang direvisi maupun yang tidak direvisi.

Setiap Revisi Anggaran yang ditetapkan dalam perubahan SP RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) tembusannya disampaikan kepada DPR-RI oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.

Seluruh Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada DPR-RI dalam APBN-Perubahan dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Revisi Anggaran yang dilaporkan dalam APBN-Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Revisi Anggaran yang dilakukan sebelum APBN-Perubahan diajukan kepada DPR-RI.

Revisi Anggaran yang dilaporkan dalam LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh Revisi Anggaran yang dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2012.

Dalam hal terdapat paket pekerjaan yang alokasi anggarannya diblokir/dibintang (*) sebagai akibat belum dilengkapi TOR/RAB dan sampai dengan akhir bulan April 2012 KPA tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, alokasi anggaran yang diblokir/dibintang (*) tersebut tidak dapat digunakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012.

Paket pekerjaan yang alokasi anggarannya diblokir/dibintang (*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk paket pekerjaan yang sudah jelas peruntukannya namun pelaksanaannya memerlukan syarat dan kondisi tertentu.

Dalam hal terdapat pagu minus terkait pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji untuk Tahun Anggaran 2012, pagu minus tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme revisi DIPA.

Penyelesaian pagu minus melalui mekanisme revisi DIPA Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyesuaian administratif.

Penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran dari sisa anggaran pada Satker yang bersangkutan;

2. dalam hal sisa anggaran pada Satker yang bersangkutan tidak mencukupi, selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Satker dalam satu Program;

3. dalam hal selisih minus tidak dapat dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Satker dalam satu Program, selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Program dalam satu bagian anggaran; dan/atau

4. dalam hal selisih minus tidak dapat dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar Program dalam satu bagian anggaran, selisih minus dipenuhi melalui BA 999.08.

Mekanisme penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan ketentuan mengikuti tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.

Mekanisme penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d diajukan kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan ketentuan mengikuti tata cara pengajuan Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.

Batas akhir penyelesaian pagu minus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 28 Desember 2012.

Dalam rangka memperoleh data yang akurat, Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemutakhiran data anggaran (rekonsiliasi) berdasarkan revisi DIPA yang telah disahkan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Alur perubahan database sebagai akibat Revisi Anggaran tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Jenis Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

1. Data dan Informasi yang berkaitan dengan kekayaan atau harta yang dimiliki orang pribadi atau badan;

2. Data dan Informasi yang berkaitan dengan utang yang dimiliki orang pribadi atau badan;

3. Data dan Informasi yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh atau diterima orang pribadi atau badan;

4. Data dan Informasi yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dan/atau yang menjadi beban orang pribadi atau badan;

5. Data dan Informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan; dan

6. Data dan Informasi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi orang pribadi atau badan.

Instansi pemerintah yang wajib memberikan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

1. kementerian;

2. lembaga pemerintah non kementerian;

3. instansi pada Pemerintah Provinsi;

4. instansi pada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

5. instansi pemerintah lainnya.

Lembaga yang wajib memberikan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

1. lembaga Tinggi Negara;

2. lembaga pada Pemerintah Provinsi;

3. lembaga pada Pemerintah Kabupaten/Kota;

4. lembaga pemerintah lainnya; dan

5. lembaga non pemerintah.

Asosiasi yang wajib memberikan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

1. Kamar dagang dan industri;

2. Himpunan bank-bank milik negara;

3. Perhimpunan bank-bank umum nasional;

4. Ikatan akuntan publik Indonesia;

5. Asosiasi pengusaha Indonesia;

6. Gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia;

7. Himpunan pengusaha muda Indonesia;

8. Ikatan konsultan pajak Indonesia;

9. Gabungan pengusaha ekspor Indonesia; dan

10. Asosiasi pengusaha ritel Indonesia.

Penetapan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain yang wajib memberikan Data dan Informasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Rincian jenis Data dan Informasi yang wajib diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan tata cara penyampaian Data dan Informasi diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah Menteri Keuangan berkoordinasi dengan pimpinan dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi atau pihak lain yang merupakan sumber Data dan Informasi dimaksud.

Rincian jenis Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pimpinan dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memberikan Data dan Informasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Rincian jenis Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus diberikan dalam bentuk elektronik.

Dalam hal rincian jenis Data dan Informasi belum tersedia dalam bentuk elektronik, rincian Data dan Informasi tersebut dapat diberikan dalam bentuk non elektronik sampai batas waktu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Rincian jenis Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat disampaikan secara online atau secara langsung.

Pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pemberian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat dibawahnya untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban pemberian Data dan Informasi.

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) turut bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pemberian Data dan Informasi.

Dalam hal Data dan Informasi yang diterima tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan atas Data dan Informasi dimaksud.

Penghimpunan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui permintaan kepada pihak terkait.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghimpunan Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem self assessment, Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data dan Informasi dimaksud adalah Data dan Informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak.

Cukup jelas.

Huruf a
Jenis Data dan Informasi yang berkaitan dengan kekayaan atau harta yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan antara lain berupa Data dan Informasi yang berkaitan dengan pertanahan, bangunan, mesin, peralatan berat, kendaraan, surat berharga, dan simpanan di bank.

Huruf b
Jenis Data dan Informasi yang berkaitan dengan utang yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan antara lain berupa Data dan Informasi yang berkaitan dengan utang bank atau utang obligasi.

Huruf c
Jenis Data dan Informasi yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan antara lain berupa Data dan Informasi yang berkaitan dengan transaksi penjualan saham dan obligasi, transaksi penjualan kendaraan, atau transaksi penjualan tanah dan bangunan.

Huruf d
Jenis Data dan Informasi yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dan/atau yang menjadi beban orang pribadi atau badan antara lain berupa Data dan Informasi yang berkaitan dengan rekening listrik, rekening telepon, transaksi pembayaran kartu kredit, transaksi pembelian kendaraan, atau transaksi pembayaran biaya bunga.

Huruf e
Jenis Data dan Informasi yang berkaitan dengan kegiatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan antara lain Data dan Informasi yang berkaitan dengan data lalu lintas devisa yang dilakukan melalui perbankan dan/atau penyedia jasa keuangan.

Huruf f
Jenis Data dan Informasi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi orang pribadi atau badan antara lain Data dan Informasi yang berkaitan dengan perizinan, kegiatan ekspor dan impor, informasi penanaman modal, hasil lelang, pemberian hak penguasaan atau pengelolaan, kependudukan, pendirian usaha, keimigrasian, kegiatan pengembang, dan laporan yang dibuat oleh instansi atau lembaga pemerintah.

Cukup Jelas.

Data dan Informasi yang disampaikan pada suatu saat harus mencakup Data dan Informasi yang tercakup dalam periode paling lama 1 (satu) tahun secara berkesinambungan.
Namun demikian, dalam hal Data dan Informasi dapat disediakan dalam periode kurang dari 1 (satu) tahun, misalnya dalam periode 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan, Data dan Informasi yang disampaikan harus mencakup periode tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Cukup Jelas.

Yang dimaksud dengan Data dan Informasi dalam bentuk elektronik adalah Data dan Informasi yang sifat dan bentuknya elektronik yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya, yang disimpan dalam media elektronik dan/atau yang masih berada dalam suatu jaringan elektronik.

Pengaturan batas waktu untuk pemberian jenis Data dan Informasi selain yang sifat dan bentuknya elektronik, yang tidak dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya, dan tidak disimpan dalam media elektronik dan/atau yang tidak berada dalam suatu jaringan elektronik, dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain.

Kewajiban memberikan Data dan Informasi kepada Direktur Jenderal Pajak harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam pemberian Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan, penyampaian Data dan Informasi perlu dilakukan secara online, yaitu dengan mengirimkan Data dan Informasi dalam bentuk elektronik melalui jaringan komunikasi data yang disepakati antara Direktorat Jenderal Pajak dengan pihak yang wajib memberikan data.
Namun demikian, apabila terdapat instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, atau pihak lain yang belum mampu menyampaikan Data dan Informasi perpajakan secara elektronik, instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, atau pihak lain tersebut wajib menyampaikan Data dan Informasi perpajakan secara manual (secara langsung/melalui kurir) kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan media elektronik yang berupa sarana penyimpan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya, antara lain disket, flash disk, memory card dan compact disc.

Yang dimaksud pimpinan dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam unit instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, atau pihak lain pengelola Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Apabila Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain belum mencukupi, untuk kepentingan penerimaan negara, Direktur Jenderal Pajak dapat menghimpun Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu transaksi, peristiwa, dan/atau keadaan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dalam melengkapi Data dan Informasi perpajakan yang diterima dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) Undang-Undang KUP, Direktur Jenderal Pajak dapat menugaskan Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk meminta Data dan Informasi tambahan yang diperlukan secara tertulis. Selanjutnya dalam rangka melindungi kepentingan penerimaan negara, Direktur Jenderal Pajak berwenang menugasi Pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk melalui kegiatan intelijen.

Cukup jelas.