PENYEMPURNAAN APLIKASI APPROWEB SEBAGAI SARANA PEMBUATAN DAN PEMUTAKHIRAN PROFIL WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka pengamanan penerimaan pajak melalui pengawasan kepatuhan dan penggalian potensi pajak terhadap Wajib Pajak secara efektif, terintegrasi dan berkesinambungan perlu dilakukan penyempurnaan aplikasi profil Wajib [...]]]> SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-01/PJ/2012
Tanggal 9 Januari 2012

PENYEMPURNAAN APLIKASI APPROWEB SEBAGAI SARANA PEMBUATAN DAN PEMUTAKHIRAN PROFIL WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka pengamanan penerimaan pajak melalui pengawasan kepatuhan dan penggalian potensi pajak terhadap Wajib Pajak secara efektif, terintegrasi dan berkesinambungan perlu dilakukan penyempurnaan aplikasi profil Wajib Pajak yang saat ini digunakan Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Umum

   1. Aplikasi Profil Berbasis Web (Approweb) merupakan aplikasi untuk mempermudah pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak yang harus digunakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

   2. Wajib Pajak yang ditunjuk telah disediakan profil bakunya oleh Approweb. Selanjutnya Account Representative harus memutakhirkan profil Wajib Pajak dimaksud yang berada dalam pengawasannya.

   3. Modul yang tersedia pada Approweb terdiri atas 4 (empat) modul, sebagai berikut :

      1. Modul Penerimaan
         Modul ini merupakan modul yang berisi informasi perkembangan penerimaan pajak baik per jenis pajak, per Wajib Pajak, per KPP, per bulan atau per AR dari data penerimaan. Modul ini dapat memberikan informasi terkait dengan informasi penerimaan MPN, SPM, valuta asing, DTP, SPMKP secara terstruktur dan dapat ditelusuri hingga SSP.

      2. Modul Profil
         Modul ini merupakan modul utama yang berisi informasi dari data yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk isian Account Representative yang memberikan informasi seluas-luasnya tentang Wajib Pajak tersebut. Profil yang dikembangkan, meliputi Wajib Pajak Badan, Orang Pribadi, Bendahara dan Cabang yang mengacu pada S-142/PJ/2008 tentang Panduan Profile WP Badan Domisili dan buku panduan pembuatan mapping, profil WP dan feeding tahun 2011.

      3. Modul Analisis
         Modul ini merupakan modul yang memberikan informasi yang tersaji secara otomatis, sebagai sistem peringatan dini kondisi Wajib Pajak secara umum atau khusus, sebagai langkah awal dalam pengambilan keputusan (Decision Support System).

      4. Modul Pengawasan
         Modul ini merupakan modul yang memberikan informasi kegiatan penggalian potensi yang dilakukan oleh Account Reperesentative dan pengawasan lainnya.

   4. Penyempurnaan profil dalam Approweb mencakup hal-hal antara lain sebagai berikut :

      1. Sentralisasi server sehingga mempercepat koneksi dan mempermudah pemeliharaan.

      2. Penyempurnaan konten profil sehingga data yang disajikan lebih lengkap.

      3. Menyajikan data yang tersedia di dalam sistem secara otomatis sehingga mengurangi input manual.

      4. Kegiatan penggalian potensi lebih sistematis dan terstruktur sehingga mempermudah pengawasan.

      5. Mengakomodir pertukaran data pihak ketiga melalui menu Feeding.

2. Pemutakhiran Profil Wajib Pajak Pada Approweb.

   1. Karakteristik data profil Wajib Pajak dalam Approweb terdiri dari :

      1. Data yang disajikan secara otomatis;

      2. Data yang diisi secara manual;

      sebagaimana terdapat dalam Lampiran I.

   2. Account Representative harus melakukan pemutakhiran data profil Wajib Pajak atas :

      1. Data yang diisi secara manual

      2. Apabila terdapat perbedaan data antara profil WP dalam Approweb dengan kondisi aktual Wajib Pajak, misalnya perbedaan KLU dan alamat Wajib Pajak, maka dilakukan pemutakhiran data sesuai dengan SE-79/PJ/2009 tanggal 26 Agustus 2009 yang mengatur Tata Cara Perubahan Data SIDJP/SIPMOD/SISMIOP.

   3. Pemutakhiran data profil Wajib Pajak dapat bersumber dari :

      1. Hasil kunjungan kerja ke Wajib Pajak (visit);

      2. Data hasil pemeriksaan yang berbeda atau belum ada di profil;

      3. Data penagihan yang berbeda atau belum ada di profil;

      4. Data lainnya

   4. Pengawasan hasil pemutakhiran data profil Wajib Pajak dalam bentuk tabulasi secara periodik.

   5. Tata cara pemutakhiran profil WP melalui Approweb dapat dilihat pada Lampiran II SE ini.

3. Analisis dan Tindak Lanjut

   1. Analisis pemanfaatan data profil dan tindak lanjut oleh Account Representative dalam Approweb dapat dikelompokkan sebagai berikut :

      1. Analisis oleh Approweb pada Modul Analisis yang tersaji secara otomatis dalam bentuk sistem peringatan dini (alert system) atas kondisi Wajib Pajak, sebagai langkah awal dalam pengambilan keputusan yang harus ditindaklanjuti oleh Account Representative meliputi antara lain :

         1. Analisis terhadap pembayaran Wajib Pajak dengan tindak lanjut oleh Account Representative sesuai dengan SOP KPP70-0063 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).

         2. Analisis terhadap pelaporan SPT pada menu alert system dengan tindak lanjut oleh Account Representative sesuai dengan SOP KPP30-0012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Teguran Penyampaian SPT Masa, SOP KPP30-0013 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Teguran Penyampaian SPT Tahunan PPh dan SOP KPP70-0063 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).

         3. Analisis lainnya sesuai pengembangan Approweb.

      2. Analisis yang harus diinput ke dalam Approweb dengan tindak lanjut sesuai dengan SOP KPP70-0079 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penelitian dan Analisis Kepatuhan Material Wajib Pajak, antara lain :

         1. Analisis SPT termasuk di antaranya :

            a)	Ekualisasi sesuai dengan SOP KPP70-0073 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ekualisasi.
            b)	Dinamisasi sesuai dengan SOP KPP70-0043 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (Dinamisasi)
            c)	Analisis Laporan Keuangan
            d)	Benchmarking
            e)	Lainnya

         2. Analisis Program Feeding yang kertas kerjanya harus diinput ke dalam Approweb dengan tindak lanjut sesuai SE-77/PJ/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Program Feeding.

         3. Analisis atas Alat Keterangan

         4. Analisis atas Data Pihak Ketiga

            a)	Data PIB
            b)	Data PEB
            c)	Media Massa
            d)	Data Instansi Lain
            e)	Data Asosiasi
            f)	Data Sumber Lainnya

         5. Analisis atas Data Mikro

   2. Hasil analisis dan tindak lanjut penggalian potensi oleh Account Representative harus diinput ke dalam Approweb.

   3. Pengawasan kegiatan penggalian potensi pajak dari profil Wajib Pajak dalam bentuk tabulasi secara periodik.

4. Pengawasan Penggunaan Approweb
   Pengawasan pemutakhiran dan penggalian potensi berbasis Approweb dilakukan secara berjenjang meliputi :

   1. 1. Di tingkat Kantor Pelayanan Pajak

      1. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi memastikan semua pemutakhiran data ke dalam Approweb telah dilakukan dengan benar oleh Account Representative.
         Apabila terdapat kesalahan dan/atau kekurangan dalam pemutakhiran data tersebut maka Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan Account Representative untuk merevisi dan/atau melengkapi pemutakhiran data tersebut.

      2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi mengawasi kegiatan Account Representative dalam penggalian potensi pajak.

      3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengawasi kegiatan Seksi Pengawasan dan Konsultasi dalam pemutakhiran data dan penggalian potensi pajak.

   2. Di tingkat Kantor Wilayah DJP
      Kepala Kantor Wilayah DJP melalui Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi mengawasi kegiatan Kantor Pelayanan Pajak dalam pemutakhiran data dan penggalian potensi pajak.

   3. Di tingkat Kantor Pusat DJP
      Pengawasan profil Wajib Pajak secara nasional dilakukan oleh Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan (PKP) melalui Kepala Sub Direktorat Potensi Perpajakan.

   4. Untuk mempermudah pengawasan penggunaan data profil pada Approweb maka level otorisasi penggunaan akan ditetapkan sesuai Lampiran III surat edaran ini.

1. E. Pemeliharaan Data Profil Wajib Pajak pada Approweb

   1. Seksi Pemutakhiran Data Tampilan Sub Direktorat Pendukung Operasional Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan melakukan sinkronisasi (update) data secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut :

      1. Data penerimaan pajak setiap hari berikutnya (H+1)

      2. Data SPT Masa setiap tanggal 8 bulan berikutnya

      3. Data SPT Tahunan setiap tanggal 8 bulan berikutnya

      4. Data Lainnya setiap tanggal 8 bulan berikutnya.

   2. Seksi Pemantauan Basis Data Sub Direktorat Pemantauan Sistem dan Infrastruktur Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan melakukan back up data hasil input manual Account Representative awal minggu pertama setiap bulan.

   3. Seksi Pelayanan Sistem Informasi Sub Direktorat Pelayanan Operasional Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan menindaklanjuti keluhan (complain) atas penggunaan Approweb.

   4. Seksi Pemantauan Konfigurasi dan Kapasitas Sub Direktorat Pemantauan Sistem dan Infrastruktur Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan memantau dan menjaga kelancaran operasional Approweb.

   5. Seksi Pengelolaan Basis Data Sub Direktorat Pengembangan Perangkat Keras Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi memantau dan melakukan optimalisasi kinerja basis data Approweb.

   6. Approweb dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Apabila ada usulan pengembangan aplikasi, maka pengguna dapat mengajukan usulan pengembangan Approweb kepada Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan dengan melampirkan keterangan mengenai kebutuhan pengguna (user requirements).

   7. Usulan pengembangan akan dianalisis oleh Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan sebelum diteruskan ke Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi dan Direktur Teknologi Informasi Perpajakan.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Surat Edaran ini dapat disebut sebagai penyempurnaan aplikasi Approweb sebagai sarana pembuatan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak dan dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-41/PJ/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Penggunaan Aplikasi Approweb Sebagai Sarana Pembuatan Profil Wajib Pajak dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Januari 2012
DIREKTUR JENDERAL,

ttd,

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;

2. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Pajak;

3. Para Tenaga Pengkaji Direktur di Lingkungan Ditjen Pajak;

4. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG PADA KEMENTERIAN AGAMA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan [...]]]> PERATURAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR 11/PMK.05/2012
Tanggal 13 Januari 2012

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG PADA KEMENTERIAN AGAMA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;

2. bahwa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.05/2008;

3. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor: SJ/B.III/KU.01/999/2009 tanggal 26 Juni 2009 dan Nomor: SJ/B.III/I/KU.01.1/87/2010 tanggal 15 Januari 2010, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama;

4. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

1. Tarif Seleksi Ujian Masuk;

2. Tarif Orientasi Pengenalan Akademik dan Kampus (OPAK);

3. Tarif Matrikulasi (Anvulen) untuk Program S3;

4. Tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);

5. Tarif Dana Sarana Pendidikan (DSP);

6. Tarif Praktikum;

7. Tarif Kuliah Kerja Nyata;

8. Tarif Semester Pendek untuk Program S1;

9. Tarif Ujian/Munaqosah;

10. Tarif Bebas Perpustakaan;

11. Tarif Wisuda;

12. Tarif Kegiatan Ma’had Al Jami’ah;

13. Tarif Layanan Information and Communication Technology (ICT);

14. Tarif Pelatihan Information Technology (IT);

15. Tarif Test Of English as Foreign Language (TOEFL)/Test Of Arabic as Foreign Language (TOAFL);

16. Tarif Kursus Test Of English as Foreign Language (TOEFL)/Test Of Arabic as Foreign Language (TOAFL); dan

17. Tarif Kursus Bahasa Inggris/Arab.

Pasal 3

Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Januari 2012
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 71

PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa [...]]]> KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-26/PJ/2012
Tanggal 30 Januari 2012

PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

1. bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi terhadap Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

2. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-49/PJ/2011 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

KESATU:

Memindahkan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam kolom (2) dan (3) yang semula terdaftar dan melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagaimana tercantum pada kolom (4) ke KPP sebagaimana tercantum pada kolom (5) Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

KEDUA

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku sejak tanggal 1 April 2012

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;

2. Para Direktur, Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Para Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;

3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak,

untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Januari 2012
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
A. FUAD RAHMANY

TTD

NIP 195411111981121001

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-26/PJ/2012

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 Januari 2012 SAMPAI DENGAN 05 Februari 2012

MENTERI KEUANGAN

Menimbang :

bahwa [...]]]> KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR 54/KM.1/2012
Tanggal 30 Januari 2012

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 Januari 2012 SAMPAI DENGAN 05 Februari 2012

MENTERI KEUANGAN

Menimbang :

1. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan 05 Februari 2012

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagai telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No.20/P tahun 2005;

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 Januari 2012 SAMPAI DENGAN 05 Februari 2012.

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan 05 Februari 2012, ditetapkan sebagai berikut:

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2012

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Januari 2012

an.

MENTERI KEUANGAN

PERKIRAAN ALOKASI TAMBAHAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2012

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal [...]]]> PERATURAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR 10/PMK.07/2012
Tanggal 13 Januari 2012

PERKIRAAN ALOKASI TAMBAHAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2012

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2012;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
   Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
   Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan
   Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

Memperhatikan:

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2965 K/80/MEM/2011
tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah
Penghasil Pertambangan Umum, Pertambangan Panas Bumi, Minyak Bumi dan Gas Bumi
untuk Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERKIRAAN ALOKASI TAMBAHAN DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK PROVINSI ACEH TAHUN
ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Perkiraan alokasi tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan
Minyak Bumi dan Gas Bumi (DBH SDA Pertambangan Migas) untuk Provinsi Aceh Tahun
Anggaran 2012 didasarkan atas rencana penerimaan SDA Pertambangan Migas
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dalam hal pagu atas perkiraan alokasi DBH SDA Pertambangan Migas untuk
Provinsi Aceh yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2012 tidak mencukupi
kebutuhan penyaluran atau realisasi penerimaan melebihi pagu dalam Tahun
Anggaran 2012, maka dapat dilakukan penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan
SDA Pertambangan Migas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Januari 2012

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 13 Januari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 70

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA DALAM NEGERI DENGAN CARA LELANG

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

bahwa ketentuan mengenai penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana dalam negeri dengan cara lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan [...]]]> PERATURAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR 05/PMK.08/2012
Tanggal 9 Januari 2012

PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA DALAM NEGERI DENGAN CARA LELANG

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

1. bahwa ketentuan mengenai penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana dalam negeri dengan cara lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009, belum memuat ketentuan yang memungkinkan penjualan Surat Berharga Syariah Negara melalui metode lelang Surat Berharga Syariah Negara tambahan atau green shoe option;

2. bahwa pengaturan mengenai metode lelang Surat Berharga Syariah Negara tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan dalam rangka mempercepat pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara dan mendorong pasar keuangan syariah pada umumnya;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4887);

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/KMK.08/2008 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Penata Usaha, Agen Pembayar, dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA DALAM NEGERI DENGAN CARA LELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.

2. SBSN Jangka Pendek atau disebut Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

3. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

4. Imbalan adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan SBSN, yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN.

5. Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai SBSN, untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.

6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

7. Peserta Lelang adalah bank dan perusahaan efek yang ditunjuk Menteri sebagai peserta lelang SBSN di pasar perdana dalam negeri.

8. Bank adalah bank umum konvensional dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan syariah.

9. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek.

10. Pihak adalah orang perseorangan, atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan

11. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang mengenai LPS.

12. Agen Lelang adalah pihak yang melakukan lelang sesuai dengan ketentuan mengenai lelang SBSN di pasar perdana dalam negeri yang ditetapkan oleh Menteri.

13. Lelang adalah lelang SBSN dan lelang SBSN tambahan.

14. Lelang SBSN adalah penjualan SBSN yang diikuti oleh Peserta Lelang, Bank Indonesia, dan/atau LPS untuk Lelang SBSN jangka pendek, atau Peserta Lelang dan/atau LPS untuk Lelang SBSN jangka panjang, dengan cara mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan/atau penawaran pembelian nonkompetitif dalam suatu periode waktu penawaran pembelian yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya melalui sistem yang disediakan agen yang melaksanakan Lelang SBSN.

15. Lelang SBSN Tambahan (Green Shoe Option) selanjutnya disebut Lelang SBSN Tambahan adalah penjualan SBSN di pasar perdana dengan cara lelang yang dilaksanakan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang SBSN.

16. Setelmen adalah penyelesaian transaksi SBSN yang terdiri dari Setelmen dana dan Setelmen kepemilikan SBSN.

17. Imbal Hasil (Yield) adalah keuntungan yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun.

18. Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan:

    1. volume dan tingkat Imbal Hasil yang diinginkan penawar dalam hal Lelang SBSN dengan pembayaran Imbalan tetap (fixed coupon) atau pembayaran Imbalan secara diskonto; atau

    2. volume dan harga yang diinginkan penawar, dalam hal Lelang SBSN dengan Imbalan mengambang (floating coupon).

19. Penawaran Pembelian Non Kompetitif (Non Competitive Bidding) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan:

    1. volume tanpa tingkat Imbal Hasil yang diinginkan penawar, dalam hal Lelang dengan pembayaran Imbalan tetap atau pembayaran Imbalan secara diskonto; atau

    2. volume tanpa harga yang diinginkan penawar, dalam hal Lelang dengan pembayaran Imbalan mengambang.

20. Harga Beragam (Multiple Price) adalah harga yang dibayarkan oleh masing-masing pemenang Lelang SBSN sesuai dengan harga penawaran pembelian yang diajukannya.

21. Harga Seragam (Uniform Price) adalah tingkat harga yang sama yang dibayarkan oleh seluruh pemenang Lelang.

22. Harga Rata-rata Tertimbang (Weighted Average Price) adalah harga yang dihitung dari hasil bagi antara jumlah perkalian masing-masing volume SBSN dengan harga yang dimenangkan dan total volume SBSN yang terjual.

23. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang SBSN sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai SBSN.

24. Harga Setelmen adalah:

    1. harga yang dibayarkan atas Lelang yang dimenangkan, sebesar harga bersih (clean price) atau Imbal Hasil yang telah dikonversi sebagai harga bersih yang diajukan dalam penawaran Lelang pembelian SBSN dengan memperhitungkan Imbalan berjalan (accrued return), dalam hal Lelang dengan Imbalan berupa kupon; atau

    2. harga yang dibayarkan atas Lelang yang dimenangkan, sebesar Imbal Hasil yang telah dikonversi sebagai harga bersih yang diajukan dalam penawaran Lelang pembelian SBSN, dalam hal Lelang dengan pembayaran Imbalan secara diskonto.

25. Hari Kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Pasal 2

BAB II
KETENTUAN DAN PERSYARATAN LELANG

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Bank dan Perusahaan Efek yang telah menjadi Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Dealer Utama dapat mengikuti Lelang dengan mengajukan permohonan sebagai Peserta Lelang kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dengan melampirkan surat penunjukan sebagai Dealer Utama.

Pasal 9

Bank yang akan menjadi Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki izin usaha yang masih berlaku dari otoritas yang berwenang;

2. memenuhi persyaratan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum berdasarkan Peraturan Bank Indonesia; dan

3. menjadi peserta Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).

Pasal 10

Perusahaan Efek yang akan menjadi Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki izin usaha yang masih berlaku dari otoritas di bidang pasar modal sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek;

2. memenuhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan minimal rata-rata harian selama satu bulan terakhir sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

3. menjadi peserta BI-SSSS.

Pasal 11

Peserta Lelang harus menyampaikan penawaran pembelian pada setiap Lelang SBSN.

Pasal 12

BAB III
PELAKSANAAN LELANG

Bagian Pertama
Penetapan Rencana Lelang

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pelaksanaan Lelang SBSN Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan dengan tujuan antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

2. Mekanisme Pembentukan Harga (Price Discovery); dan/atau

3. Pembentukan seri benchmark (benchmark series).

Pasal 16

Bagian Kedua
Pelaksanaan Lelang SBSN

Pasal 17

Penawaran pembelian dalam Lelang SBSN dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif dan/atau Penawaran Pembelian Non Kompetitif.

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Agen Lelang mengumumkan ketetapan hasil Lelang SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) kepada Peserta Lelang dan/atau LPS pada hari pelaksanaan Lelang SBSN, paling kurang meliputi nama pemenang, nilai nominal, serta tingkat Imbalan dan/atau diskonto.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Lelang SBSN Tambahan

Pasal 22

Pasal 23

Dalam pelaksanaan Lelang SBSN Tambahan, Agen Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengumumkan rencana Lelang SBSN Tambahan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang memuat paling kurang nama peserta Lelang SBSN Tambahan, waktu pelaksanaan Lelang SBSN Tambahan, seri SBSN dan Imbal Hasil sebagai dasar perhitungan harga SBSN yang akan ditawarkan kepada Peserta Lelang dan/atau LPS melalui sistem Lelang;

2. menerima penawaran pembelian dari pihak sebagimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyampaikan penawaran pembelian dalam Lelang SBSN Tambahan;

3. menyampaikan data penawaran pembelian Lelang SBSN Tambahan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; dan

4. mengumumkan hasil ketetapan Lelang SBSN Tambahan kepada pihak sebagimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyampaikan penawaran pembelian dalam Lelang SBSN Tambahan melalui sistem Lelang.

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Agen Lelang mengumumkan ketetapan hasil Lelang SBSN Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) kepada pihak sebagimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyampaikan penawaran pembelian dalam Lelang SBSN Tambahan pada hari pelaksanaan Lelang SBSN Tambahan, paling kurang meliputi nama pemenang dan nilai nominal.

BAB IV
DOKUMEN PENERBITAN DAN PENJUALAN

Pasal 27

Dokumen yang diperlukan dalam penerbitan dan penjualan SBSN dengan cara Lelang antara lain:

1. dokumen transaksi Aset SBSN;

2. perjanjian perwaliamanatan;

3. ketentuan dan syarat (terms and conditions) SBSN; dan/atau

4. fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip syariah.

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Penunjukan Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2), serta pihak lain untuk membantu melaksanakan fungsi sebagai Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri.

BAB V
SETELMEN

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Peserta Lelang bertanggung jawab terhadap Setelmen seluruh penawaran pembelian masing-masing yang dinyatakan menang pada tanggal Setelmen.

Pasal 37

Pasal 38

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Setelmen SBSN mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB VI
BIAYA PENERBITAN

Pasal 39

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan penerbitan SBSN dengan cara Lelang baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN dibebankan pada APBN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Januari 2012
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 36

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan pelaksanaan tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur [...]]]> SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-103/PJ/2011
Tanggal 30 Desember 2011

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan pelaksanaan tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2011, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, perlu diatur petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.

2. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

   1. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/$), termasuk SPT Tahunan Pembetulan.

   2. SPT Tahunan Elektronik yang selanjutnya disebut dengan e-SPT Tahunan adalah data SPT Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

   3. SPT Lengkap adalah SPT yang semua elemen SPT Induk dan lampirannya telah diisi dengan lengkap, SPT Induk telah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, dan telah dilengkapi dengan lampiran khusus, serta keterangan dan/atau dokumen yang disyaratkan.

   4. e-SPT Lengkap adalah SPT sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang semua elemen SPT Induk dan lampirannya telah diisi dengan lengkap dan dapat diproses dalam Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak, dan telah dilengkapi dengan lampiran khusus, serta keterangan dan/atau dokumen lain yang tidak dapat disampaikan secara elektronik.

   5. e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara on-line yang real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

   6. Tempat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut dengan TPT adalah tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) termasuk Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) untuk memberikan pelayanan perpajakan.

   7. Pojok Pajak/Mobil Pajak/Tempat Khusus Penerimaan SPT Tahunan (Drop Box) adalah tempat lain yang dapat digunakan untuk menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan.

   8. Media Eletronik adalah sarana penyimpan data digital yang dapat dibaca oleh Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak.

   9. Tanda Terima SPT adalah tanda bukti penerimaan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang diberikan petugas kepada Wajib Pajak.

   10. Pengolahan SPT adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penelitian SPT dan perekaman SPT.

   11. Penelitian SPT atau e-SPT adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT Tahunan atau e-SPT Tahunan dan lampiran-lampirannya serta kelengkapan lampiran yang disyaratkan dan penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya termasuk menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan apabila SPT yang diterima tidak lengkap.

   12. Validasi adalah kegiatan penelitian kebenaran data/informasi atas SPT Tahunan yang disampaikan dengan menggunakan aplikasi e-SPT.

   13. Perekaman SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan semua unsur SPT ke dalam basis data perpajakan dengan cara antara lain merekam, uploading, dan/atau memindai (scanning).

   14. Loading adalah kegiatan memindahkan data/informasi digital dari media elektronik/jaringan komunikasi data ke Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak.

3. Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

   1. Drop Box ditempatkan di KPP, pusat perbelanjaan, pusat bisnis, lokasi pemberi kerja yang mempunyai karyawan yang banyak atau tempat-tempat tertentu lainnya paling lambat sampai dengan tanggal 30 April.

   2. Setiap Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan melalui TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box di mana saja.

   3. Khusus atas SPT Tahunan Pembetulan, SPT Tahunan dengan status Lebih Bayar, SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT, Wajib Pajak harus menyampaikan SPT Tahunan tersebut ke TPT KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar.

   4. Apabila Wajib Pajak akan menyampaikan SPT Tahunan Pembetulan atau SPT Tahunan dengan status Lebih Bayar atau SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT ke Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box maka Petugas Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box harus mengarahkan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan tersebut ke TPT KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar.

   5. Petugas TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box menerima amplop tertutup yang berisi SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari Wajib Pajak, termasuk dari Wajib Pajak yang tidak terdaftar di wilayah kerja KPP dimana TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box tersebut berada, dan langsung memberikan Tanda Terima SPT kepada Wajib Pajak tanpa didahului penelitian atas kelengkapan SPT kecuali atas SPT Tahunan lebih bayar, SPT Tahunan pembetulan dan/atau SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT.

   6. KPP wajib mengirimkan SPT Wajib Pajak yang tidak terdaftar pada KPP tersebut kepada KPP Tempat Wajib Pajak terdaftar, paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak SPT diterima.

   7. Terhadap SPT Tahunan yang disampaikan di KP2KP maka KP2KP harus mengirimkan SPT Tahunan ke KPP atasannya paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak SPT diterima.

   8. Dalam hal KPP atasan KP2KP menerima SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang tidak terdaftar pada KPP di wilayah kerjanya, KPP wajib mengirimkan SPT Tahunan tersebut ke KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak SPT diterima dari KP2KP.

   9. KPP melakukan penelitian atas kelengkapan SPT paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah SPT diterima, kecuali untuk SPT Lebih Bayar (LB) dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) hari setelah SPT Tahunan/e-SPT Tahunan diterima.

   10. Apabila berdasarkan hasil penelitian SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap, terhadap Wajib Pajak dikirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.6.a, Lampiran III.6.b, Lampiran III.6.c, Lampiran III.6.d dan Lampiran III.6.e beserta template surat jawaban atas permintaan kelengkapan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.16.a, Lampiran III.16.b, Lampiran III.16.c, Lampiran III.16.d dan Lampiran III.16.e.

   11. Apabila berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa isi amplop SPT bukan merupakan SPT Tahunan maka KPP mengirimkan Surat Pembatalan Tanda Terima SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.13.

   12. Apabila berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Wajib Pajak salah mengisi data NPWP yang terdapat pada lembar informasi amplop SPT Tahunan maka KPP mengirimkan Surat Pembetulan Tanda Terima SPT Tahunan sebagaimana Lampiran III .14.

   13. Atas permintaan kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud pada angka 10, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Permintaan Kelengkapan SPT, Wajib Pajak wajib menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan ke KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar.

   14. Dalam hal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan telah dikirimkan sesuai dengan alamat Wajib Pajak namun tidak sampai kepada Wajib Pajak maka jangka waktu bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya kembali Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir oleh KPP.

   15. Apabila sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak:

       1. tanggal diterimanya Surat Permintaan Kelengkapan SPT oleh Wajib Pajak; atau

       2. tanggal diterimanya kembali Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir oleh KPP

       telah terlampaui dan Wajib Pajak belum menyampaikan kelengkapan SPT, maka SPT dianggap tidak disampaikan dan kepada Wajib Pajak dikirimkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.7.

   16. Terhadap SPT yang telah dilakukan penelitian dan dinyatakan lengkap, dilakukan perekaman SPT Lengkap pada menu penerimaan SPT dan dilanjutkan dengan perekaman detil SPT pada aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak.

   17. Apabila berdasarkan perekaman SPT Lengkap sebagaimana dimaksud pada angka 16 diketahui bahwa Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan lebih dari satu kali maka Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan Surat Pembatalan Tanda Terima SPT Tahunan sebagaimana Lampiran III.15.

   18. Jangka waktu perekaman detil SPT ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak SPT Lebih Bayar (LB) diterima lengkap atau 3 (tiga) bulan sejak SPT Kurang Bayar (KB)/Nihil (N) diterima lengkap.

   19. Pegawai yang ditunjuk sebagai Petugas Penerima SPT pada TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box wajib menggunakan tanda pengenal pegawai yang sah.

   20. KPP menyiapkan Tanda Terima sebagaimana diatur dalam Lampiran III.1 sesuai dengan kebutuhan.

   21. Ketentuan penomoran Tanda Terima adalah sebagai berikut:

       1. Nomor ditentukan terlebih dahulu (prenumbered).

       2. Nomor terdiri dari 13 digit dengan dengan format aaa-bb-cccccccc.

          aaa	:	Kode KPP
          bb	:	Kode Unit Penerima SPT di masing-masing KPP (TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box)
          cccccccc	:	Nomor urut Tanda Terima di setiap unit penerima SPT.

       3. Kepala KPP menetapkan Kode Unit Penerima SPT dengan Surat Keputusan Kepala KPP. Petunjuk penetapan kode unit penerimaan SPT terdapat pada Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

       4. Sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2010, penomoran Tanda Terima dimulai dari aaa-bb-00000001. Selanjutnya, pada saat pergantian tahun penomoran tanda terima dimulai kembali dari aaa-bb-00000001.

       5. Kepala Seksi Pelayanan membagi penjatahan nomor Tanda Terima di setiap unit Penerima SPT.

       6. Kepala Seksi Pelayanan melakukan pengawasan penggunaan nomor Tanda Terima.

       7. Dalam rangka tertib administrasi penomoran Tanda Terima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan melalui Mobil Pajak, Kepala Kantor Wilayah dapat menugaskan Kepala KPP di wilayah kerjanya sebagai penanggung jawab Mobil Pajak selama masa penerimaan SPT Tahunan.

   22. Jadwal pelayanan dan lokasi drop box ditetapkan oleh Kepala KPP sebagai Penanggung Jawab Drop Box/Pojok Pajak dengan berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

   23. Jadwal pembukaan drop box dan jumlah drop box disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing KPP.

   24. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan jadwal dan lokasi Drop Box/Pojok Pajak di wilayah kerjanya kepada Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat untuk diinformasikan kepada petugas Kring Pajak dan di-upload pada website www.pajak.go.id .

   25. Untuk mengantisipasi beban puncak, dengan mempertimbangkan beban kerja, Kepala KPP harus membentuk satuan tugas penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan (satgas) dengan Nota Dinas Kepala KPP. Petunjuk penetapan satgas mengacu pada Lampiran IV Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

   26. Kepala KPP memprioritaskan pengolahan SPT Lebih Bayar (LB) terlebih dahulu.

   27. KPP harus menyediakan fasilitas pengecekan validitas NPWP dan layanan lainnya untuk kelancaran penerimaan SPT Tahunan di TPT.

4. Lampiran-lampiran :

   1. Petunjuk Penetapan Kode Unit Penerimaan SPT Tahunan diatur dalam Lampiran I.

   2. Tata cara pendistribusian Tanda Terima SPT Tahunan diatur dalam Lampiran II.

   3. Tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan diatur dalam Lampiran III.

   4. Petunjuk Penetapan Satuan Tugas Penerimaan Dan Pengolahan SPT Tahunan (Satgas) diatur dalam Lampiran IV.

   5. Tata cara perekaman SPT Tahunan diatur dalam Lampiran V.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-2/PJ./2011 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-67/PJ./2011 tentang Penegasan atas Pelaksanaan Ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-2/PJ./2011 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan dinyatakan tidak berlaku.

Para Kepala Kantor Wilayah agar mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tersebut di atas dan agar melakukan sosialisasi kepada para Wajib Pajak di lingkungan wilayah kerja masing-masing.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2011
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;

2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

Dokumen ini dibuat secara spesifik untuk www.ortax.org

BATASAN MAKSIMUM BIAYA REMUNERASI TENAGA KERJA ASING UNTUK KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan [...]]]> PERATURAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR 258/PMK.011/2011
Tanggal 28 Desember 2011

BATASAN MAKSIMUM BIAYA REMUNERASI TENAGA KERJA ASING UNTUK KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batasan Maksimum Biaya Remunerasi Tenaga Kerja Asing untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173);

4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATASAN MAKSIMUM BIAYA REMUNERASI TENAGA KERJA ASING UNTUK KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang untuk selanjutnya disebut Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana.

2. Rencana Kerja dan Anggaran yang untuk selanjutnya disebut RKA adalah suatu perencanaan kegiatan dan pengeluaran anggaran tahunan oleh Kontraktor untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada suatu wilayah kerja.

3. Remunerasi adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh tenaga kerja asing yang bekerja pada Kontraktor yang telah tercantum dalam RKA yang telah disetujui oleh Badan Pelaksana.

4. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Batasan maksimum Remunerasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan menjadi pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan Pajak Penghasilan Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Ketentuan batasan maksimum Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tidak berlaku bagi tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sepanjang tenaga kerja asing tersebut mempunyai keahlian sangat khusus dan sangat langka di bidang minyak dan gas bumi, yang kriterianya ditetapkan oleh Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2011
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 947

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 258/PMK.011/2011
TENTANG ATASAN MAKSIMUM BIAYA REMUNERASI TENAGA KERJA ASING UNTUK KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI

BATASAN MAKSIMUM BIAYA REMUNERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DALAM PENGHITUNGAN BAGI HASIL DAN
MENJADI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO DALAM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN KONTRAKTOR
(DALAM US$/TAHUN)

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO