Untuk melihat keseluruhan peraturan,Anda harus Login terlebih dahulu

Login

Follow Me

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 257/PMK.011/2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 257/PMK.011/2011 Tanggal 28 Desember 2011

TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN LAIN KONTRAKTOR BERUPA UPLIFT ATAU IMBALAN LAIN YANG SEJENIS DAN/ATAU PENGHASILAN KONTRAKTOR DARI PENGALIHAN PARTICIPATING INTEREST

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 [...]

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 256/PMK.00/2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 256/PMK.00/2011 Tanggal 28 Desember 2011

BATASAN PENGELUARAN ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG KANTOR PUSAT YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DALAM PENGHITUNGAN BAGI HASIL DAN PAJAK PENGHASILAN BAGI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf f [...]

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2011

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2011 Tanggal 22 Desember 2011

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna [...]

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-97/PJ/2011SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-97/PJ/2011

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-97/PJ/2011 Tanggal 28 Desember 2011

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN PREMI BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA ASURANSI JIWA YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai penentuan besarnya biaya cadangan premi asuransi [...]

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/PMK.011/2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/PMK.011/2011 Tanggal 23 Desember 2011

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH DAN PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2011

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang [...]

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 210/PMK.07/2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 210/PMK.07/2011 Tanggal 12 Desember 2011

ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2011

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 [...]

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.07/2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.07/2011 Tanggal 12 Desember 2011

ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2012

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun [...]

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-45/PJ/2011

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-45/PJ/2011 Tanggal 19 Desember 2011

TATA CARA PENETAPAN SAAT DIMULAINYA BERPRODUKSI SECARA KOMERSIAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang [...]

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2011

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2011 Tanggal 29 Desember 2011

TATA CARA PELAPORAN PENGGUNAAN DANA DAN REALISASI PENANAMAN MODAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 [...]

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2010

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2010 Tanggal 20 Desember 2010

BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor [...]